Air Quality Forum As A Medium For Brainstorming
Forum Kualitas Udara Sebagai Media Untuk Tukar Pikiran
14-01-2020    |    Lokakarya

Pemerintah DKI Jakarta melalui kantor Kedeputian Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mengadakan acara yang diadakan secara rutin yang bertajuk Forum Kualitas Udara sebagai media tukar pikiran antara Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta, pemerintah pusat, dan lembaga nonpemerintah lain. Dalam media bertukar pikiran ini, pihak kedeputian mengundang pihak-pihak yang mempunyai materi yang beruhubungan dengan pengelolaan kualitas udara di DKI Jakarta untuk dibahas bersama. Beberapa kerja sama yang dihasilkan dari Forum ini antara lain adalah: adaptasi studi dari Institut Teknologi Bandung pada rancangan peletakan alat pemantau udara, kerja sama dengan untuk pemasangan pemantau udara yang lebih canggih, dan komitmen untuk mengurangi jejak karbon untuk pasokan listrik di Jakarta.

Forum Kualitas Udara yang dimulai sejak tahun 2018 telah diadakan tiga kali sejak tahun lalu. Masing-masing forum tersebut membahas hal yang berbeda-beda, antara lain adalah membahas penelitian yang dilakukan oleh Ir. Driejana, MSCE. PhD dari Institute Teknologi Bandung (ITB) yang memaparkan tentang risetnya yang bertajuk Urban Hybrid Models for AiR pollution Exposure Assesment (UDARA) rencana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memasang menara pemantau kualitas udara di Jakarta bekerja sama dengan Institut Teknologi Tokyo; dan dialog antara PT PLN dengan Greenpeace Indonesia mengenai paparan polusi udara yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di sekitar DKI Jakarta.

Adaptasi studi peletakan alat pemantau udara
Dari forum yang telah diadakan tersebut, berbagai kesempatan kerja sama antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan pemangku kepentingan lainnya telah dilakukan. Misalnya, studi UDARA dari Ir. Driejana, MSCE. PhD yang menyangkut studi penempatan stasiun pemantau kualitas udara di DKI Jakarta dengan metode land use regression. Dengan adanya kajian tersebut, DKI Jakarta dapat menggunakannya untuk memperkaya referensi peletakan alat pemantau kualitas udara, terutama untuk polutan PM2.5 seiring dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membeli lebih banyak alat pemantau udara untuk polutan PM2.5.
DKI Jakarta telah berkomitmen untuk menambah alat pemantau udara yang dapat mendeteksi partikulat PM2.5. Meski begitu, alat-alat tersebut tidak sembarang diletakkan tanpa pertimbangan. Beberapa pertimbangan peletakan alat tersebut antara lain adalah kepadatan populasi, sumber polutan yang ada di sekitar, dan rincian kepemilikan lahan peletakan alat tersebut.

Tambahan menara pemantau udara canggih
Rencana BMKG untuk memasang menara pemantau udara di DKI Jakarta juga disambut dengan tangan terbuka oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya alat pemantau ini, DKI Jakarta nantinya akan mempunyai sistem pemantau udara yang lebih canggih yang melengkapi alat pemantau yang telah terpasang. 
Saat ini DKI Jakarta mempunyai lima alat pemantau udara di lima kota berbeda: Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara ditambah dua stasiun pemantau yang bergerak. Ketujuh alat pemantau tersebut dapat mendeteksi lima polutan yang wajib dipantau, yaitu: PM10, Natrium Dioksida (NO2), Karbon Monoksida (CO), Ozone (O3), Sulfur Dioksida (SO2), dan pemantau tambahan PM2.5. 
Dengan adanya tambahan menara pemantau tersebut, DKI Jakarta akan mampu menggunakan data kualitas udara, arah angin, dan cuaca untuk menciptakan model pemantauan udara sekaligus prediksi kualitas udara.

Komitmen pengurangan jejak karbon sumber listrik Jakarta
Pada Forum yang mengundang PT PLN (Persero) dan Greenpeace Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencetuskan komitmen DKI Jakarta untuk memastikan penggunaan energi bersih di provisi tersebut. Antara lain adalah dengan meminta laporan secara rutin dari PT PLN (Persero) mengenai profil penggunaan energi pembangkit listrik yang digunakan di DKI Jakarta serta komitmen PT PLN untuk menyediakan energi bersih untuk DKI Jakarta.

Seperti yang diketahui, DKI Jakarta berencana untuk mengubah alat transportasi umum menjadi menggunakan tenaga listrik, terutama untuk TransJakarta. Saat ini, DKI Jakarta dipasok oleh listrik dari pembangkit di Muara Karang yang sudah menggunakan gas sebagai bahan bakar pembangkit tersebut. Namun, pasokan tersebut belum cukup untuk memenuhi konsumsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Untuk itu, pasokan listrik dari jaringan Jawa-Bali turut memenuhi kekurangan tersebut. Dengan adanya rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, pasokan dari Jawa-Bali akan terus meningkat. Untuk mengurangi jejak karbon di DKI Jakarta, bauran energi terbarukan untuk pasokan Jawa-Bali harus terus dipantau.
Selain Forum, kantor Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup juga mengadakan Lokakarya untuk mendukung penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Kualitas Udara di DKI Jakarta untuk Udara yang Bersih tahun 2030.