How Collaboration Will Help to Improve Air Quality in A City
Pendekatan Kolaborasi Dapat Bantu Tingkatkan Kualitas Udara Perkotaan
21-12-2020    |    Berita dan Artikel

Peningkatan ekonomi dan urbanisasi di Jakarta telah menyebabkan maraknya pembangunan infrastruktur dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang menjadi penyebab utama meningkatnya pencemaran udara di Jakarta. Beban kesehatan dari polusi udara mempunyai biaya ekonomi dan sosial yang signifikan. Diperkirakan terdapat lebih dari 5,5 juta kasus penyakit terkait polusi udara pada tahun 2010 di Jakarta.¹ Biaya medis yang akibat polusi udara diperkirakan mencapai Rp38,5 triliun.² Dengan memperhitungkan inflasi, jumlah tersebut setara dengan Rp60,8 triliun pada tahun 2020. Pendekatan kolaboratif untuk menemukan dan menerapkan solusi akan sangat bermanfaat bagi kota dan warganya untuk mengatasi polusi udara.

Mengidentifikasi sumber utama polusi udara secara akurat merupakan langkah penting untuk merumuskan kebijakan yang kuat, diikuti dengan evaluasi kebijakan berdasarkan data dan berbasis bukti untuk mencapai hasil terbaik dalam pengendalian dan pengurangan polusi udara. Selain itu, menghitung biaya dan manfaat kebijakan di masa depan dapat membantu pembuat kebijakan untuk memprioritaskan dan menyusun strategi dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk mencapai hasil tersebut, DKI Jakarta harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti akademisi, masyarakat sipil, pakar internasional, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di kota-kota yang berdekatan. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan dapat mengisi celah yang tidak dapat disediakan secara mandiri oleh Jakarta.

Kolaborasi untuk Udara Bersih di Negara Lain

Studi kasus di kota-kota negara lain telah membuktikan bahwa kolaborasi simultan dalam pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan akan menghasilkan hasil yang sukses.³ Misalnya, di Hongkong, pemerintah merumuskan kemitraan strategis dan keterlibatan aktif di antara para pemangku kepentingan utama untuk mengembangkan strategi dalam mengurangi emisi dari industri perkapalan. Kajian data dan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, industri dan pembuat kebijakan daerah mendorong proses legislatif yang cepat dan lancar untuk penerapan kebijakan daerah. Hasilnya, konsentrasi ambien SO2 dan PM10 turun secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya. 

Sementara itu, dengan masalah demografi dan polusi udara yang serupa dengan Jakarta, Bangkok, Thailand memiliki sumber polusi udara terbesar dari kendaraan bermotor sehingga 54?ri total emisi. Pemerintah Kerajaan Thailand memutuskan bekerja sama dengan kementerian, penasihat hukum dan kebijakan, serta mitra teknis dan para konsultan untuk menghapus bensin bertimbal di akhir tahun 1955 untuk sepenuhnya mengadopsi bahan bakar yang lebih bersih pada awal 1990. Pemerintah Thailand juga meningkatkan inspeksi dan pengembangan kendaraan transportasi massal yang lebih baik pada tahun 2004. Maka dari itu, rata-rata konsentrasi PM10 tahunan kota Bangkok turun dari 90 µg / m3 pada tahun 1997 menjadi 49 µg / m3 pada tahun 2016.³

Kolaborasi untuk Kualitas Udara yang Lebih Bersih di Jakarta.

Pendekatan secara kolaboratif juga sebenarnya sudah diterapkan di DKI Jakarta. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah meresmikan kemitraan dengan Bloomberg Philanthropies and Vital Strategies sebagai mitra pelaksana pada 23 September 2020 untuk mengisi kekosongan pengetahuan dan sumber daya terkait upaya pemantauan kualitas udara, percepatan upaya pengurangan emisi, serta meningkatkan kolaborasi dalam mengatasi polusi udara. Dalam program ini Vital Strategies telah bermitra dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk memperluas pengambilan sampel filter PM2.5 berbasis reseptor yang sedang berlangsung. Selain itu, DLH dan Vital Strategies juga telah melakukan kajian pengetatan standar emisi untuk emisi sumber tidak bergerak. Selanjutnya, DKI Jakarta juga dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk memantau teknologi, ketersediaan data, pasokan energi bersih, atau kampanye publik terkait polusi udara.

Keberhasilan pengembangan dan penerapan pengelolaan kualitas udara yang efektif membutuhkan data kualitas udara yang baik, analisis teknis dan kebijakan, kemauan politik, kerja sama multisektor, dan penegakan hukum yang efektif. Pemprov DKI Jakarta telah merumuskan rencana aksi yang telah didiskusikan dengan para pemangku kepentingan melalui rangkaian lokakarya dan seminar untuk mengupayakan udara bersih di Jakarta di tahun 2030. Saat ini, DKI Jakarta juga sedang berupaya untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan serta aktif dalam menemukan peluang kemitraan lain untuk meningkatkan kualitas udara.


Referensi: 
¹UN Environment, Ministry of Environment Republic of Indonesia. Cost Benefit Analysis for Fuel Quality and Fuel Economy Initiative in Indonesia | UN Environment. https://www.unenvironment.org/resources/report/cost-benefitanalysis-fuel-qualtiy-and-fuel-economy-initiative-indonesia (Diakses pada tanggal 4 Oktober 2020) 
²https://www.inflationtool.com/indonesian-rupiah/2010-to-presentvalue?amount=385000000
³Vital Strategies and Environmental Agency DKI Jakarta. Toward Clean Air Jakarta. https://www.vitalstrategies.org/wp-content/uploads/Toward-Clean-Air-Jakarta-White-Paper-English.pdf (Diakses pada tanggal 4 Oktober 2020)